Kebijakan Penanganan Kemacetan di Jabodetabek.

Dewasa ini, pemerintah melalui Lembaga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurai kemacetan di Jabodetabek. Berbagai kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kemacetan, serta mendorong masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Pada tanggal 08 Mei 2018 saya bersama teman-teman Blogger Jakarta juga perwakilan Pers Nasional. Berkesempatan berdiskusi yang berfokus pada topik Tiga Kebijakan Penanganan Macet Jalan Tol di Jakarat-Ciakmpek: Perspektif Regulator dan Pengusaha. Acara ini diselenggarakan oleh pihak JNE , sebagai pelaku usaha dibidang jasa pengiriman.

Diskusi ini dihadiri oleh para pembicara yang kompeten dibidangnya seperti :

1. Chairman Supply Chain : Bapak Setijadi
2. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain : Bapak Rico Rustombi
3. Ketua Asperindo : Bapak Muhammad Feriadi
4. Kepala Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK : Bapak Bambang Prihartono

Dan yang terakhir sebagai Keynote adalah Menteri Perhubungan Republik Republik Indonesia : Bapak Budi Karya Sumadi.

Kebijakan Pemerintah Untuk Mengurai Kemacetan di Jabodetabek

Mungkin, kebijakan pemerintah yang masih hangat akhir-akhir ini adalah kebijakan plat nomor kendaraan ganjil genap. Kebijakan ini sudah diterapkan di gerbang tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur, pembatasan jam operasional angkutan barang, serta jalur khusus angkutan umum.

Baca Juga :

Ingin Mengirim Barang, Kini Bisa Melalui Alfatrex

Kuliah Itu Tidak Enak

Pendakian Gunung Prau Insiden di Jalur Dieng

Punya Buku Novel yang Tidak Ada Pembatas Bukunya?

Memang, disatu sisi kebijakan plat nomor ganjil genap ini mampu mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan tol Bekasi Barat maupun Timur. Tapi disisi lain, dampaknya adalah pada jasa pengiriman barang. Bayangkan saja, jika jasa pengiriman barang hanya memiliki kendaraan yang plat nomornya ganjil atau hanya memeliki kendaraan dengan plat nomor genap.

Tentunya ini akan sangat mengganggu, apalagi saat ini dunia e-commers di Indonesia sedang bertumbuh pesat. Dengan tumbuh pesatnya dunia e-commers menuntut jasa pengiriman barang bekerja extra. Guna melayani para pelaku UKM untuk mengirim barang yang dijualnya.

JNE Sendiri telah menjadi pelaku usaha jasa pengiriman sejak tahun 1990. Sebagai pelaku usaha bidang jasa pengiriman barang. Kekhawatiran akan kebijakan ganjil genap pun muncul. Tetapi, pada dasarnya pemerintah melalui lembaga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau disingkat BPTJ ini menerapkan kebijakan dengan banyak pertimbangan. Dan tentunya tidak merugikan semua pihak.

Pertimbangan untuk mengurangi volum kendaraan di jalan tol serta membiasakan masyarakat menggunakan angkutan umum. Setelah aturan ganjil genap diterapkan di gerbang tol Bekasi Barat atau Timur. Menurut saya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum. Dan juga, ada wacana akan diberlakukanya kebijakan plat nomor ganjil genap pada saat Asian Games nanti, ujar Bapak Bambang Prihartono sebagai ketua BPTJ.

Dampak Kebijakan Plat Nomor Ganjil Genap Solusi Kemacetan di Jabodetabek

Efek lain dari kebijakan ganjil genap salah satunya adalah Commuter line, saat ini pertumbuhan penumpang Commuter line semakin bertambah banyak. Apalagi saat ini Commuter line sudah melayani trayek sampai dengan stasiun Cikarang. Saya sebagai pengguna Commuter line sehari-hari merasakan dampaknya, dengan semakin banyaknya pertumbuhan penumpang hal ini juga harus dibarengi dengan perbaikan fasilitas dan penambahan armada.

Saat ini saja Commuter line menuju Cikarang waktu tunggunya 1 jam sekali. Penambahan armada kereta sangat perlu karena minat masyarakat semakin tinggi terhadap angkutan umum. Ditambah adanya wacana pemerintah yang ingin memperpanjang rute KA Bandara sampai ke Bekasi.

Menurut saya dengan adanya KA Bandara sampai ke Bekasi adalah hal yang bagus, itu adalah suatu bentuk solusi pemerintah. Memberikan solusi untuk masyarakat ke Bandara naik kereta dan terhindar dari kemacetan di Jabodetabek. Tetapi, sayangnya wacana yang sempat diberitakan dibeberapa media terkesan terburu-buru.

Menanggapi hal ini bukan saya tidak setuju, tetapi jika infrastruktur belum rampung hal ini terkesan memaksa. Kalaupun KA Bandara jadi beroperasi saya rasa akan menggangu jadwal kereta dari dan menuju Stasiun Bekasi. Jika proyek jalur ganda yang sedang dikerjakan dari Manggarai hingga ke Cikarang sudah selesai.

Dan sudah aktif, saya sangat setuju jika KA Bandara sampai ke Bekasi. Kenapa? Karena saya yakin jika naik kereta akan memangkas waktu dibanding saat menaiki mobil ke Bandara. Maka dari itu sebaiknya pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar.

Tujuan dan Solusi Pemerintah Untuk Menangani Kemacetan di Jabodetabek

Meskipun begitu, bukan berarti saya tidak mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan untuk membuat suatu kebijakan. Ditahun 2018, BPT berencana untuk menambah armada bus sebanyak 1000 unit. Dari perumahan-perumahan menuju tempat-tempat seperti stasiun ataupun terminal. Hal ini agar mendorong masyarakat untuk berpindah moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum supaya Kemacetan di Jabodetabek berkurang.

Suatu wacana yang harus kita dukung agar semakin banyak masyarakat yang mengguakan transportasi umum. Selain bisa mengurangi macet, hal ini juga bisa mengurangi polusi udara. Tetapi yang saya harapkan agar pemerintah bisa memperbaiki fasilitas angutan umum serta jam operasional yang tepat waktu. Agar menarik lebih banyak minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.